Subsidi Pupuk Tidak Bertambah, Setuju Pemda Ambilalih Pendistribusian

MENTAN Aprianto, menandatangani prasasti pembangunan pusat pelatihan pertanian, perkebunan, peternakan organik dan agro wisata di Paluta.

MENTAN melakukan penanaman bibit pohon mahoni di halaman kantor Bupati Paluta dalam kerangka program penghijaun nasional.

MENTAN disambut secara adat warga Paluta.

MENTAN diulosi dan diabadaikan bersama rombongan di depan gedung DPRD Paluta.

Menteri Pertanian RI, Anton Aprianto, mengakui telah terjadi masalah kekurangan dan kelangkaan pupuk bersubsidi di Sumatera Utara. Meski demikian subsidi pupuk secara nasional tidak akan ditambah.

Secara pribadi dan institusi, katanya, pemerintah pusat sangat mendukung bila pemerintah daerah seperti provinsi dan kabupaten/kota mengambil alih sementara pendistribusian pupuk bersubsidi dari para distributor.

Menteri Pertanian, Anton Aprianto gelar Sutan Alam Bongsu Harahap, mengatakan itu dihadapan ratusan warga Pemkab Padang Lawas Utara yang menyambut kedatangannya di halaman kantor Bupati Paluta di Gunung Tua, Sabtu (21/6).

Anton berada di Paluta dalam konteks kunjungan kerja menampung aspirasi masyarakat daerah tentang keluhan di bidang pertanian. Rencananya Mentan juga akan meletakkan batu pertama pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) dan tanam padi perdana, namun batal.

Pada amanatnya Mentan mengatakan, secara nasional berbagai permasalahan komplik telah menimpa pertanian kita. Mulai dari pengalih fungsian lahan, semakin minim pola pengetahuan tentang bercocok tanam, hingga keberadaan pupuk yang susah didapat petani.

Pemerintah saat ini, katanya, telah memprogramkan pupuk bersubsidi bagi petani. Tahun ini dianggarkan Rp 10 Triliun untuk subsidi pupuk, namun akibat melonjaknya harga bahan-bahan pokok, pemerintah menambah subsidinya menjadi Rp 14 Triliun.

Diakui, pihaknya telah menerima banyak laporan tentang terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di seluruh daerah kabupaten/kota di Sumut. Kondisi ini merupakan permasalahan nasional dan sedang dicari solusinya, namun untuk menambah angaran subsidi sudah tidak mungkin.

Kata Mentan, saat ini sedang dilakukan penelitian kenapa terjadi kekuarangan pupuk bersubsidi sedangkan jatah atau kuota yang disalurkan telah sesuai dengan yang diusulkan Pemprovsu. Hingga kini telah ada tiga kesimpulan sementara tentang penyebabnya.

Pertama, penggunaan pupuk bersubsidi di Sumut cukup tinggi. Kedua, mungkin telah terjadi kesalahan perhitungan dalam menentukan kuota atau jumlah pupuk bersubsidi yang dibutuhkan. "Kita hanya menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai usulan yang diterima," katanya.

Penyebab terakhir ialah, terjadi permainan di lapangan. Seperti menjual pupuk subsidi menjadi pupuk non subsidi yang harga jualnya jauh lebih tinggi. Atau dijual ke Malaysia sebagai negeraa tetangga yang berbatasan dengan Sumut, harga pupuk di sana Rp6 ribu per kilogram.

"Kita sedang mempelajarinya guna mencari solusi mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi di Sumut. Seandainyapun subsidi ke Sumut ditambah, namun kendala dilapangan tidak diatasi, istu artinya melebur anggaran negera secara sisa-sia," katanya.

Mengenai akankah dilakukan penaikan harga terhadap pupuk bersubsidi sehingga tidak dijual menjadi non subsidi, menurut Mentan tidak mungkin karena saat sekarang harga bahan baku melonjak tinggi. Ini menanggapi pernyataan warga yang tidak mempermasalahkan harga asalkan pupuk mudah didapatkan.

Tahun depan subsidi pupuk akan bertambah Rp10 Triliun sehingga alokasi pengadaannyapun akan bertambah. Namun sistim pendistribusian menggunakan kartu pintar (smart card) agar tidak terjadi lag manipulasi data seperti yang ditemui di sejumlah daerah.

AMBIL ALIH
Uasi acara penandatanganan prasasti proyek pembuatan pupuk dan pelatihan pertanian serta penanaman pohon mahoni, Menteri Pertanian yang ditanya Waspada mengenai usulan dikemukakan anggota DPRDSU, Ikhyar Hasibuan' agar pendistribusian pupuk bersubsidi diambilalih pemerintah kabupaten/kota.

"Kuncinya tinggal pemerintah daerah, mau apa tidak ? Jika pemerintah daerah bersedia mengambilalihanya, kita sangat mendukung sekali. Karena dengan begitu, segala kendala dan permainan dilapangan akan terdeteksi dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai sasaran," tantangnya.

Disebutkan, untuk program subsidi tahun depan pihaknya akan mempertimbangkan usulan ini dalam penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan smart card. Kepada pemerintah daerah Provsu dan kabupaten/kota Menteri meminta agar dalam mengusulkan alokasi pupuk bersubsidi, gunakanlah data falid.

Menteri Pertanian pada kesempatan itu menghimbau seluruh masyarakat petani agar tidak bergantung pada pupuk kimia. "Biasakan menggunakan pupuk organik atau paling tidak pupuk NPK, karena lebih ekomnomis dan perannya dalam menyuburkan tanah sangat besar," imbaunya.

KUR
Selain itu Anton juga meminta petani di daerah agar lebih giat berusaha. Jangan pernah takut atau dibayang-bayangi kurangnya modal dalam mengembangkan pertanian. karena saat ini pemerintah memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan pelaku UKM.

Kredit bisa diajukan ke bank dengan perantara pemerintah daerah cq dinas atau instansi terkait. Kredit di bawah Rp 5 juta tidak perlu menyediakan agunan atau jaminan dengan syarat harus jelas status keberadaan dan kepemilikan tanah atau usaha yang akan dikelola.

"Silahkan melapor kepada pemerintah daerah atau langsung kepada saya jika ada perbankan yang mempersulit atau tidak melayani KUR. Saya tegaskan, kredit dibawah Rp5 juta tidak perlu menggunakan jamianan," katanya.

Sementara di tempat terpisah, pelaksana Kadis Pertanian Provsu, Ir.Abdi Kusno, juga setuju dengan usulan pengambilalihan distribusi pupuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. "Saya setuju usulan itu," katanya.

Mengenai keluhan warga tentang kurangnya peran serta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), diakuinya. "Ini karena masih kurangnya petugas PPL kita, namun demikian kita telah mencoba menambahnya dengan petugas THL," sebut Abdi Kusno.

PENABALAN
Sebelumnya, kedatangan Menteri Pertanian disambut sukaria oleh warga Paluta dan khususnya para kelompok tani (Koptan). Menteri tiba bandara Aek Godang, Kab.Paluta sekira pukul 10:30, disambut Pj.Bupati Paluta, Drs.Arsyad Lubis, MM, Kadis Pertanian Paluta, Drs.Mara Bangun Harahap, dan lainnya.

Di halaman kantor Bupati Paluta, Menteri disambut secara adat dan diuloasi. Selain itu tokoh masyarakat Paluta mengadakan prosesi penabalan gelar dab marga kepadanya, yakni Anton Aprianto gelar Sutan Alam Bongsu Harahap. menteri terlihat gembiura dengan penabalan itu.

Dalam laporannya Pj.Bupati Paluta, Drs.Arsyad Lubis, MM, mengatakan, Paluta dikenal dengan pertanian, perkebuanan, dan peternakan. Untuk itu Bupati sangat berharap perhatian khusus Menteri dalam meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan manusianya dalam konteks memajukan Paluta sebagai daerah otonom baru.

Di daerah itu terdapat 16 perusahaan perkebunan besar swasta nasional yang bergerak di bidang sawit dan karet. Adapun areal dan produksi kelapa sawit rakyat di Paluta, 25.666 hektare dengan penghasilan 264.889,9 ton per tahun. Sedangkan karet 35.904 hektare dengan penghasilan 18.439,35 ton per tahun. (wsp)